The Path to Financial Freedom, EduFulus.com – Jumlah investor pasar modal terus meningkat dengan dominasi investor reksa dana dan investor saham. Selain reksa dana dan saham, sejatinya terdapat pula instrumen Surat Berharga Negara (SBN) atau biasa dikenal dengan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi.
Kedua jenis instrumen ini sama-sama diperdagangkan di pasar modal, namun lebih banyak diperjualbelikan oleh pemodal institusi, seperti manajer investasi yang mengelola reksa dana, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.
Obligasi pemerintah dan obligasi korporasi sama-sama surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang atau surat utang. Obligasi diterbitkan oleh pihak berutang kepada pihak yang berpiutang. Penerbitan obligasi disertai janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan.
SIMAK JUGA: Apa itu Obligasi (Surat Utang) dan Bagaimana Cara Belinya?
Atau dengan kata lain, penerbit obligasi bisa disebut debitor dan pembeli obligasi adalah kreditor atau investor. Pembayaran yang harus dilunasi tersebut yakni utang pokok ditambah dengan bunga atau yang biasa disebut kupon. Sehingga, pihak yang membeli obligasi akan mendapat keuntungan berupa bunga atau kupon bunga.
Obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sementara obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan swasta atau badan usaha.
Dana yang diperoleh dari penjualan obligasi pemerintah biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, kebijakan fiskal, atau pembiayaan defisit anggaran, sementara perusahaan menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana guna mendanai investasi, ekspansi bisnis, pembayaran utang, atau kebutuhan modal kerja.
Secara umum obligasi pemerintah dianggap sebagai investasi yang relatif lebih aman karena pemerintah memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pajak dan mencetak uang untuk membayar utang, sementara itu obligasi korporasi lebih berisiko karena kesehatan keuangan perusahaan yang menerbitkannya dapat dipengaruhi oleh kinerja bisnis, persaingan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya.
Dari sisi imbal hasil (Yield), obligasi pemerintah biasanya memiliki imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi korporasi karena dianggap lebih aman, sementara itu obligasi korporasi menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas tingkat risiko yang lebih besar.
Dari sisi perpajakan, sebagian besar obligasi pemerintah bebas dari pajak, terutama obligasi pemerintah lokal, sementara itu imbal hasil dari obligasi korporasi biasanya dikenakan pajak.
Obligasi Pemerintah
Perbedaan utama antara obligasi pemerintah dan obligasi korporasi terletak pada penerbitannya, di mana obligasi pemerintah dikeluarkan oleh suatu negara. Umumnya, pemerintah mengeluarkan obligasi ketika membutuhkan tambahan dana untuk menutup defisit anggaran atau mendanai proyek-proyek pembangunan.
Karakteristik penerbitan oleh negara membuat obligasi pemerintah menjadi salah satu opsi investasi yang paling diminati oleh para investor karena cenderung lebih aman dari risiko default.
Obligasi pemerintah mencakup beberapa jenis, termasuk Surat Utang Negara, Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel (SR), Saving Bond Ritel (SBR), dan Sukuk Negara Tabungan (ST). Penamaan depan seperti “sukuk” menunjukkan bahwa instrumen ini berbasis syariah dalam penerbitannya.
Obligasi Korporasi
Sementara itu, obligasi korporasi dikeluarkan oleh entitas bisnis, termasuk perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Biasanya, obligasi korporasi memiliki jangka waktu yang relatif singkat, berkisar dari satu tahun hingga sekitar lima tahun.
Risiko yang terkait dengan obligasi korporasi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Namun, tingkat risiko ini sangat tergantung pada kondisi keuangan perusahaan penerbit, situasi pasar, dan faktor-faktor politik di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi.
Evaluasi risiko obligasi korporasi umumnya dilakukan melalui peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, seperti PT Pefindo (PT Pemeringkat Efek Indonesia). Skala peringkat Pefindo bervariasi dari AAA+ sebagai peringkat tertinggi hingga D sebagai peringkat terendah. Semakin tinggi peringkat, semakin rendah risiko default atau ketidakmampuan perusahaan membayar kupon dan pokok obligasi saat jatuh tempo.
Sebagai kompensasi atas tingkat risiko yang lebih tinggi, perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan peringkat lebih rendah cenderung menawarkan tingkat kupon bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, obligasi dengan peringkat tinggi dapat memberikan keuntungan berupa pembayaran kupon bunga yang lebih rendah. Prinsip “high risk high return, low risk low return” menjadi dasar, di mana semakin besar potensi keuntungan (kupon bunga), semakin tinggi pula risiko investasi.
Dalam dokumen prospektus penerbitan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi, penerbit akan menginformasikan alokasi penggunaan dana hasil penerbitan. Di samping itu, dokumen tersebut juga mencakup detail tentang struktur surat utang atau obligasi, seperti tenor, kupon bunga, jadwal pembayaran bunga, peringkat bagi obligasi korporasi, serta informasi terkait kinerja keuangan perusahaan, bisnis, dan proyeksi masa depan.
Dus, obligasi pemerintah dan obligasi korporasi merupakan pilihan instrumen investasi yang dapat dipertimbangkan oleh para investor di pasar modal, selain dari saham dan reksa dana. Selain dapat dibeli secara langsung di pasar perdana dan dipegang hingga jatuh tempo, obligasi juga memiliki likuiditas di pasar sekunder. Oleh karena itu, selain peluang untuk mendapatkan keuntungan melalui kupon bunga, investor memiliki potensi mendapatkan capital gain melalui transaksi jual beli obligasi pemerintah dan obligasi korporasi di pasar modal.
SIMAK JUGA: Per Akhir November 2023, Asing Belum Masuk Pasar Saham dan Obligasi Korporasi, Tertinggi Justru Masuk SBN
Leave a Reply